Al Haris Sebut Upayakan Bantuan Hukum ASN yang Dipecat

Senin, 14 Januari 2019 - 19:34:53 | dibaca: 257 kali


AL HARIS
AL HARIS / ist-me

BANGKO, meranginekspres.com- Bupati Merangin Al Haris mengatakan pihaknya akan mengupayakan bantuan hukum untuk lima orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipecat beberapa waktu lalu.

‘’Bahkan akan kita upayakan bantuan hukum (pengacara, red) untuk membantu mengembalikan status ASN mereka kembali,” ungkap Al Haris ditemui di ruang kerjanya kepada Merangin Ekspres beberapa waktu lalu.

‘’Bagi mereka (ASN yang dipecat_red) tidak terima dengan putusan pemerintah, ‘monggo’ silahkan mengajukan gugatan ke pihak pengadilan. Bahkan kita ikut membantu upaya bantuan hukum dan pendampingan agar perkara mereka bisa menang di pengadilan,” kata Al Haris.

Al Haris mengutarakan, pemecatan beberapa ASN yang tersangkut kasus korupsi sebenarnya merupakan tindakan yang berat baginya. Mengingat satu sisi merupakan aturan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan, selain menyangkut dengan keluarga yang bersangkutan.

‘’Jadi kan saya tidak bisa apa-apa, karena ini sudah instruksi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BKN (Badan Kepegawaian Nasional), baik Kemenpan RB (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia). Agar semua ASN yang terlibat kasus tindak pidana korupsi yang sudah ingkrah keputusannya harus segera diberhentikan. Saya jujur saja selaku manusia,pimpinan, bapaknya ASN, miris sekali ketika berbicara memberhentikan PNS. Karena itu anak-anak saya semua, warga saya. Tapi ketika berbicara aturan hukum yang berlaku, apa boleh buat, saya harus memberhentikan mereka,” ujar Al Haris.

 

Tahap Dua Pemecatan ASN

 

YANG lain mungkin akan ada tahap kedua, demikian ujar Al Haris saat menjawab pertanyaan terkait kemungkinan ada perkara lain yang menyebabkan ASN diberhentikan.

‘’Sementara yang diinstruksikan untuk pemberhentian adalah ASN yang terjerat tipikor (tindak pidana korupsi),” katanya.

Lalu kapan akan dilaksanakan pemberhentian? Al Haris menjelaskan saat ini masih dalam tahap proses pengkajian oleh tim khusus yang bertugas mencermati semua aturan dan perundang-undangan.

‘’Yang jelas kita tidak buru-buru agar berjalan sesuai prosedur,” pungkasnya.

Penulis: dhan
Editor: zhf