Banyak Kades tak Publikasikan Penggunaan Dana Desa

Senin, 14 Januari 2019 - 19:26:58 | dibaca: 153 kali


ILUSTRASI
ILUSTRASI / ist

KERINCI, meranginekspres.com- Dana Desa (DD) yang digelontorkan Pemerintah Pusat ke setiap desa, telah membuat banyak pembangunan mulai dari infrastruktur sampai ke pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, sangat disayangkan banyak kepala desa yang tidak trasparan dalam penggunaannya.

Bagaimana tidak, selain adanya DD, desa juga mendapatkan dana Hibah dari provinsi Jambi termasuk untuk fisik dan Pemberdayaan, tapi di desa malah masyarakat tidak mengetahui sumber dana setiap pembangunan apakah sumbernya dari DD apakah dari APBD Provinsi.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari masyarakat, karena banyak diditemukan Kepala desa tidak mempublikasikan jumlah DD, salah satunya di kecamatan Danau Kerinci. Bahkan, ironisnya ada desa tidak melaksanakan pemberdayaan.

‘’Ya, memang sejak adonyo dana desa ini, lah mulai banyak pembangunan seperti jalan setapak, termasuk jalan usaha tani dan Dranase, tapi sangat kita sayangkan dak transparan,” kata salah seorang warga di kecamatan Danau Kerinci, yang minta namanya dirasiakan.

Padahal, katanya sumber dana pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan di desa tidak hanya dari DD tapi juga dari dana hibah provinsi Jambi, yang Rp 60 juta untuk setiap desa. Namun, tidak ada penjelasan dari kepala desa sumber dana setiap ada pembangunan.

‘’Apa salahnya dipasang papan merek setiap ado proyek desa, jadi warga bisa tahu bahwa sumbernyo, apokah DD atau dana hibah provinsi, tapi kalau dilihat di kecamatan Danau Kerinci banyak tertutup kadesnyo,” sebutnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Kerinci, Hasferi, mengatakan, bahwa untuk sumber keuangan desa ada dari APBN, Dana Hibah Provinsi, dana bagi hasil dari hasil pajak dengan Pemerintah daerah dan Pendapatan dari Desa.

‘’Sedangkan DAK, dari Pemerintah Pusat dan Provinsi itu melalui dinas terkait, jadi tidak melalui Pemdes untuk prosesnya. Karena langsung dengan desa,” jelasnya kemarin.

Dia menyebutkan selain DD untuk pemberdayaan, Dana hibah Provinsi Juga bisa untuk pemberdayaan dan honorium perangkat desa.

‘’Itu tergantung dengan kesepakatan desa apakah untuk pemberdayaan atau untuk yang lainnya,” terangnya.

Menurutnya, untuk setiap pemasukan desa harus transparan, karena pihaknya terus menyampaikan kepada kepala desa untuk mengumumkan sumber dananya.

‘’Kami juga mewajibkan untuk transparan dalam mengumumkan sumber pemasukan Desa,” tutupnya.

Penulis: jun
Editor: zhf