Bantah Pungut Uang, Kepsek SMP 48: "Itu Sudah Keputusan Komite, Saya Tidak Ikut Campur"

Rabu, 05 Desember 2018 - 18:03:31 | dibaca: 187 kali


Tampak siswa siswi SMP 48 yang tengah belajar
Tampak siswa siswi SMP 48 yang tengah belajar / yazdy-me

 

BANGKO, meranginekspres.com-Terkait pungutan uang meja dan kursi siswa sebanyak Rp.200 Ribu di SMP 48 Merangin yang baru baru ini viral di media sosial, Kepala Sekolah SMP 48 Merangin Verawati angkat bicara.

Saat ditemui diruang kerjanya kemarin (5/12) dirinya mengatakan bahwa sumbangan tersebut sudah melalui musyawarah mufakat komite dan wali murid. Bahkan kata vera, komite dan wali murid setuju pembelian meja dan kursi siswa sebanyak 30 unit itu dibeli untuk siswa sekolah melalui sumbangsih mereka.

"Kami tidak memaksa dan tidak ikut campur. Sebab komite lah yang berunding dengan wali murid, bahkan disaat rapat saya berada diluar ruangan didalam mereka lah yang berunding,"katanya.

Ditanya apakah siswa yang tidak membayar uang meja kursi tidak dibolehkan mengikuti ujian semester, seperti yang dituding salah satu akun Facebook dimedia sosial, lagi lagi vera membantah dengan tegas. Dirinya menyatakan itu tidak benar dan siswa tetap diperbolehkan mengikuti ujian.

"Sekali lagi saya tegaskan apa yang diprasangkakan kepada SMP 48 Merangin itu tidak benar. Masa anak tidak boleh ujian gara-gara tidak membayar uang bangku, kan lucu, Buktinya ada kok satu siswa yang ujian hari ini, yang belum bayar tetap ujian,"jelasnya.

Menurutnya, sumbangan uang meja dan kursi siswa tersebut dikarenakan pihak sekolah khawatir karena kondisi meja dan kursi sangat memprihatinkan. Karena tidak sedikit meja kursi rusak dan patah akibat termakan usia. Melihat kondisi inilah pihak sekolah berinisiatif untuk membicarakan hal tersebut kepada komite. Sehingga komite mau membantu pihak sekolah dalam pembelian meja dan kursi siswa.

"Awalnya saya khawatir ini jadi masalah tapi mau bagaimana lagi inilah kondisinya, meja kursi tidak layak lagi, bahkan wali murid yang rapat kemarin duduk dikursi siswa merasakan hal sama,"teragnya.

Selama ini dirinya terus berupaya membenahi sekolah tersebut. Teramasuk perbaikan meja dan kursi disekolah, dengan keterbatasan dana operasional sekolah, dirinya bersama majelis guru dan siswa bahu membahu memperbaiki meja dan kursi giru yang rusak sudah bertahun tahun lamanya.

"Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak seberapa bang, buktinya siswa kami hanya 28 orang. Itupun hanya bisa membayar honor guru dan ATK sekolah. Kalau untuk beli meja kursi tidak cukup dan juga tidak dibolehkan dalam Juknis BOS,"tuturnya.

Dirinya juga mengungkapkan, bahwa pihak sekolah telah mengusulkan ke Dinas Pendidikan Kebudayaan (Dikbud) Merangin untuk mendapat bantuan meja dan kursi siswa. Namun menurut dia bantuan belum juga didapat hingga saat ini.

"Sudah kita usulkan tapi kapan terealisasi kita tidak tau. Ya yang namanya kita meminta harap bersabar tidak mungkin langsung diberikan semuanya butuh proses,"sebutnya.

Terpisah ketua komite SMP 48 Merangin M.Yamin saat dikonfirmasi harian ini mengatakan, bahwa pihak sekolah tidak ikut campur dalam sumbangan pembelian meja kursi siswa. Karena  disaat rapat komite pihak sekolah tidak masuk kedalam ruangan rapat.

"Kepala sekolah diluar, sedangkan kami didalam ruangan, kami lah yang menentukan berapa besaran biaya sumbangan itu. Dan akhirnya kami sepakat sumbangan Rp.200 ribu per wali murid,"ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa sumbangan tersebut tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, sumbangan itu menurut dia murni kehendak komite dan wali murid.

"Dana BOS memang ada, tapi tidak mencukupi, kalau beli bangku otomatis operasional lainnya gaji guru honor terganggu, jadi mau tidak mau kami mengambil kebijaksanaan bersama wali murid membeli bangku hasil sumbangan kami,"katanya.

Ia mengaku sumbangan tersebut tidak memberatkan wali murid, dimana sumbangan itu sesuai dengan kemampuan wali murid.

"Kami juga menyampaikan ke wali murid jumlah nominal tidak dipatok, kalau ada yang tidak mampu menyumbang kami tidak memaksakan,"paparnya.

Ia berharap kepada pemerintah melalui Dikbud Merangin dapat membantu meja dan kursi siswa disekolah tersebut. Sehingga siswa sekolah merasa aman dan nyaman belajar disekolah.

"Kami sangat berharap bantuan pemerintah, terlebih meja kursi sangat mendesak,"pungkasnya.

Terpisah Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan (Dikbud) Merangin M.Zubir dikonfirmasi mengatakan, bahwa sumbangan tersebut diperbolehkan asalkan sudah melalui rapat dan keputusan bersama komite dan wali murid.

"Sumbangan itu sah sah saja,  itukan diluar sekolah. Masa ada komite nyumbang kesekolah dilarang kan tidak mungkin asalkan itu keputusan bersama komite dan wali murid,"jelasnya.

Disini ia berpendapat seharusnya pihak sekolah dan komite terlebih dahulu berkoorsinasi ke Dinas Pendidikan jika ada sesuatu hal maupun sumbangan dana. Menurutnya, sumbangan komite diperbolehkan asalkan tidak membebankan wali murid.

"Selagi tidak membebankan wali murid silahkan, yang jelas sumbangan kesepakatan bersama. Dan diharap juga kepada komite bisa memilah antara keluarga tidak mampu dengan yang mampu, misalkan yang mampu 200 ribu yang miskin dibawah itu, jika perlu kalau benar benar miskin bebaskan saja biayanya, dan yang kaya seharusnya bisa membantu yang miskin," tutupnya.

Penulis: yazdy
Editor: zhf