Lapak Dibongkar, PKL: Setiap Minggu Kami Bayar

Selasa, 13 November 2018 - 20:17:58 | dibaca: 479 kali


Pembongkaran Lapak PKL oleh Satpol PP
Pembongkaran Lapak PKL oleh Satpol PP / dhan-me

BANGKO, meranginekspres.com- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Merangin, menggelar operasi gabungan bersama aparat TNI-Polri, dan Dinas Perhubungan, serta dinas terkait lainnya untuk penertiban lapak pedagang kaki lima (PKL) dalam Kota Bangko, Selasa pagi (13/11) sekitar pukul 10.00 WIB.

‘’Kita lakukan penertiban yang titiknya di mulai dari dari depan hotel bukit indah pasar bawah, Bangko hingga awal jalur tiga sungai ulak, Bangko,” kata Abd. Bahar, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur (SDA), Satpol PP Kabupaten Merangin.

Operasi ini lanjut Bahar, akan rutin dilaksanakan hingga tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan PKL.

‘’Selain persiapan adipura, ini juga dalam rangka menegakkan aturan perda nomor 3 tahun 2016,” lanjutnya.

Barang-barang yang dibongkar tersebut diangkut menggunakan mobil truck ke kantor Satpol PP Merangin untuk diamankan. Barang terseebut boleh diambil kembali oleh para pedagang dengan barang bukti kepemilikan. Namun dalam pengembalian barang yangt disita dilakukan perjanjian tidak lagi berjualan di tempat sebelumnya.

‘’Kita juga akan memanggil pihak pedagang untuk diberi pengertian bahwa aktivitas mereka berjualan di badan jalan karena dapat mengganggu pejalan kaki dan merusak keindahan kota” kata Bahar.

Pantauan meranginekspres.com meski lapak dagangannya dibongkar. Para pedagang tidak melakukan perlawanan meski raut wajah mereka banyak yang meng-isyaratkan kesedihan.

Anehnya sejumlah pedagang mengaku membayar sejumlah uang secara rutin tiap minggunya, sebagai retribusi atas usahanya tersebut.

‘’Mengapa dagangan kami dibongkar, padahal kami sudah membayar Rp. 10.000,00 setiap minggunya,” kata salah satu pedagang yang enggan namanya dicantumkan.

Lantas, siapakah pihak yang meminta sejumlah uang tersebut. Mereka mengaku tidak tahu dari pihak mana, tetapi dari keterangannya uang tersebut digunakan untuk dana kebersihan.

‘’Katanya sih untuk uang kebersihan, tapi akan tetap kita dalami,” ujar Bahar.

Menanggapi adanya penarikan uang ke pedagang kaki lima, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Merangin, Amir Ahmad mengatakan, bahwa yang ditarik adalah retribusi kebersihan sesuai perda nomor 10 tahun 2011.

‘’Setiap usaha yang memproduksi sampah berkewajiban membayar retribusinya,” ujarnya saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (13/11).

Penulis: dhan
Editor: zhf