PSI Terancam tak Bisa Ikut Kontestasi Pilleg di Merangin

Selasa, 13 November 2018 - 20:01:26 | dibaca: 226 kali


pendaftaran Parpol ke KPU Merangin beberapa waktu lalu
pendaftaran Parpol ke KPU Merangin beberapa waktu lalu / ist-net

BANGKO, meranginekspres,com- Langkah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Merangin terganjal, pasalnya partai baru besutan Grace Natalie ini terancam dicoret pada kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang di Merangin.

Terancamnya partai besutan Grace Natalie ini untuk perebutan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin, karena tidak menyerahkan Berkas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) per hari Sabtu (22/9) lalu, yang merupakan batas terakhir penyerahan LADK.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Merangin, Iron Syahroni, membenarkan adanya kemungkinan pencoretan partai berlambangkan segi empat merah dengan gambar kepalan tangan mengenggam bunga mawar berwarna putih ini, beserta para calegnya.

‘’Hal ini karena PSI tersebut terlambat menyampaikan laporan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin. Karena menyerahkan laporan awal dana kampanye merupakan kewajiban,” ungkapnya kepada awak media, Senin siang (12/11). 

Menurut dia, kemungkinan pencoretan semua caleg itu sudah sesuai pasal 67 PKPU no 24 perihal penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

Dalam pasal itu lanjut Iron, apabila Parpol yang dimaksud tidak menyerahkan berkas dana awal kampanye akan dibatalkan dalam kepesertaan Pileg sesuai tingkat daerah.

Dia menjelaskan terkait dengan sanksi parpol yang terlambat menyampaikan laporan dana kampanye Pemilu 2019 kepada KPU setempat, dia mengatakan, langkah substansial itu pada KPU RI.

‘’Jelas dalam PKPU pembatalan parpol yang terlambat menyampaikan laporan dana kampanye di daerah pemilihan setempat. Tetapi ranah untuk membatalkannya ada pada KPU RI,” kata Iron.

KPU setempat, kata Iron, hanya menyampaikan kronologi partai politik tersebut terlambat menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU RI.

‘’KPU setempat melakukan itu sesuai dengan PKPU Nomor 24 tahun 2018 kemudian diubah dengan PKPU NOmor 9 tahun 2018 bahwasanya KPU melakukan klarifikasi terhadap PSI,” ujar Iron.

Meski begitu lanjut Iron, ada peluang bagi PSI dengan membawanya ke KPU pusat. Karena KPU RI juga mendorong  bagi Parpol yang dicoret di daerah untuk menyampaikan keberatan ke lembaga tertinggi pengawas pemilu tersebut.

‘’Kalau PSI tidak terima, bisa lanjut menyampaikan keberatan ke KPU RI. Silahkan monggo, mudah-mudahan bisa disikapi dan disampaikan ke KPU Kabupaten,” tutur Iron.

 

PSI Lakukan Gugatan

SEMENTARA itu, Ketua DPD PSI Kabupaten Merangin, Andrianto mengatakan, pihaknya telah melakukan gugatan langsung dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada Selasa (6/11). Gugatan ini terkait dicoretnya DPD PSI Merangin sebagai peserta Pemilu 2019.

‘’Benar, kita mengajukan keberatan dengan sikap KPU Merangin yang tidak menerima berkas laporan awal dana kampanye kita,” ungkap Andrianto, saat ditemui dibilangan pasar baru, Bangko, Selasa (13/11).

Andri mengatakan gugatannya sudah diterima KPU RI, dan dinyatakan telah memenuhi syarat  dan telah diproses oleh KPU RI.

‘’Gugatan ini disampaikan oleh DPP PSI, kita di sini (DPD PSI Kabupaten Merangin, red) melakukan pendampingan. Alhamdulillah, sudah ada titik terang karena respon KPU RI sangat baik,” tutur Andri.

Keterlambatan penyerahan LADK lanjut Andri, bukanlah semata-mata hal yang disengaja. Menurutnya berkas yang dilaporkan itu terbawa bersama dirinya saat mengurus keluarganya yang sedang sakit di Jakarta.

‘’Kita tetap mengupayakan semaksimal mungkin agar PSI bisa menjadi peserta Pemilu lagi,” lanjutnya.

Lalu bagaimana dengan langkah PSI Merangin selanjutnya? menanggapi ini, Andri mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan KPU RI.

‘’Informasinya hari ini keluar keputusan KPU pusat. Mudah-mudahan seperti yang diharapkan,” katanya.

Disinggung jika KPU RI tidak menerima tuntutan PSI Merangin. Andri legowo apapun dengan keputusan KPU pusat.

‘’Ya, bagaimana lagi jika itu sudah menjadi putusan mereka. Yang jelas kita sudah berusaha untuk PSI Merangin bisa ikut Pileg 2019,” pungkasnya.

Diketahui, sebelum PSI melakukan gugatan ke KPU RI, bisa mengajukan langkah hukum dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019 kepada Bawaslu.

Tetapi karena deadline batas pengajuan tiga hari setelah batas akhir pasca putusan KPU.

‘’Kita sudah koordinasi dengan Bawaslu, jawabannya ya itu bukan lagi ranah Bawaslu tetapi ranah KPU RI,” pungkas Andri.

Penulis: dhan
Editor: zhf