Soal Jabatan Sekda, Bupati Tunggu 'Kabar' Kemendagri

Senin, 01 Oktober 2018 - 20:32:41 | dibaca: 102 kali


AL HARIS
AL HARIS / ist

 

BANGKO, meranginekspres.com- Terkait habisnya masa jabtan Sekretaris Daerah (Sekda Merangin), yang dijabat Sibawaihi, Bupati Merangin Dr. H. Al Haris Angkat bicara.

Al Haris membenarkan Bahwa jabatan Sekda di Merangin Telah abis sejak medio September lalu, tepatnya masa jabatan sekda berakhir pada 16 september 2018 lalu.

‘’Iya kita ikut UU ASN bahwa Pejabat Eslon II menjabat Selama Lima Tahun, Dan Masa jabatan Sekda Kita Telah Berakhir Di  tanggal 16 Septembaer kemrin,” kata Bupati.

Terkait kondisi itu sambung Bupati, dalam waktu dekat ini, bakal segera dilaksanakan lelang jabatan, untuk menentukan siap yang berhak menggantikan Sibawaihi. Hal itu juga menurut Bupati, telah pula diminta langsung oleh Sibawaihi.

‘’Sekda kita, Bapak Sibawahi meminta dengan saya, supaya melelang bangku sekda Merangin, karna masa jabatan Ia telah Habis,” ujarnya.

Bupati juga mengatakan, bahwa pihaknya sudah mengajukan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  untuk meminta keppastian status Sekda Merangin, sekaligus meminta izin agar pelelangan dapat dilakukan untuk jabatan Sekda di Merangin.

‘’Kita sudah ajukan surat pemberhentian ke Kemendagri supaya lelang jabatan sekda bisa cepat dilakukan,” katanya lagi.

Lantas bagaimana dengan legalitas surat menyurat, dan hal-hal administratif lainnya yang membutuhkan tandatangan Sekda?

Menanggapi itu, Al Haris mengatakan, bahwa dalam surta yang dilayangkan ke Kemendagri, selain mengenai penerbitan surat pemberhentian Sekda saat ini, juga bertujuan untuk meminta petunjuk terkait penujukan Plt Sekda, menjelang selesainya proses lelang nantinya.

‘’Kita ajukan surat itu supaya bisa nantinya Plt Sekda yang bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan wewenang Sekda,” katanya.

Hanya saja, Ia belum bias berkomentar banyak saat disinggung terkait keabsahan surat menyurat yang ditandatangani Sekda saat ini. Sebab katanya, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pihak Kementerian.

‘’Kalau untuk berfungsi atau tidaknya tandatangan Sekda lama, saya tidak bisa memastikan. Sebab belum ada kejelasan dari kemendagri, kita tunggu saja informasinya,” tutup Haris.

Penulis: eric
Editor: zhf