BMKG Kok Bisa Salah Beri Peringatan Tsunami di Palu?

Minggu, 30 September 2018 - 00:53:19 | dibaca: 75 kali


Ilusrasi
Ilusrasi / net

JAKARTA, meranginekspres.com- Anggota Komisi V DPR RI, Randy Lamadjido kecewa kinerja BMKG, terkait informasi potensi tsunami pasca-gempa guncang Kota Palu.

Dilansir dari portal berita jpnn.com, Randy, yang merupakan putra asli kota Palu itu menuntut pertanggungjawaban pihak BMKG yang salah memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan jatuh korban puluhan orang tewas. Terutama di daerah pesisir kota Palu.

Randy menambahkan, berdasarkan informasi masyarakat yang dia dapatkan langsung dari sanak saudara yg tinggal di Kota Palu, awalnya masyarakat bersiap-siap menuju daerah aman di pegunungan, menyusul informasi akan terjadinya tsunami, setelah gempa reda.

Namun, beberapa saat kemudian, pihak BMKG mencabut peringatan tersebut. Setelah 2 sampai 3 menit kemudian, ternyata tsunami benar-benar terjadi. Air laut naik menerjang masyarakat yang tinggal di daerah pesisir.

Menurut informasi yang disampaikan masyarakat kepada Randy, melalui saluran telpon seluler, sekitar 40an warga tewas diterjang gelombang tsunami.

Daerah yang cukup parah mengalami kerusakan akibat tsunami, terdapat di daerah Petopo.

"Menurut informasi yang saya terima dari keluarga kami yang ada di kota Palu, korban tewas mencapai sekitar 40 orang, mereka diterjang gelombang tsunami dan lumpur yang terbawa bersamaan dengan tingginya air laut yg di bawa akibat gelombang tsunami ", sambung Randy lewat wawancara via telpon seluler, hari ini, Sabtu (29/9).

Untuk itu, Randy mendesak pemerintah pusat dan daerah kota Palu, untuk segera memulihkan keadaan di sana.

Mengingat saat ini aliran listrik dan sarana air bersih di kota Palu dan sekitarnya praktis lumpuh.

Suasana disana cukup mencekam. Masyarakat khawatir terjadi gempa susulan dan tsunami yang akan terjadi.

Selain itu, terkait miskomunikasi yang diinformasikan oleh pihak BMKG tentang terjadinya tsunami di daerah tersebut, Randy mendesak agar pihak BMKG mempertanggungjawabkannya.

Komisi V DPR RI, menurutnya, akan memanggil pihak BMKG dan menuntut pencopotan ketua BMKG

"Karena telah lalai dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa di masyarakat," imbuh Randy.

Pemerintah juga didesak untuk segera memulihkan keadaan, selain instalasi listrik yang hancur, fasilitas infrastuktur dan kesehatan seperti bandara dan rumah sakit, perlu segera di tangani, agar bantuan dari luar kota Palu, bisa segera masuk dan korban dari pihak masyarakat bisa segera ditangani.

Penulis: -
Editor: -
Sumber: jpnn.com