Jabatan Sekda Telah Berakhir, Pemkab Belum Dapat Kepastian

Rabu, 19 September 2018 - 21:41:20 | dibaca: 92 kali


Sibawaihi
Sibawaihi / ist

 

BANGKO, meranginekspres.com- Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Merangin, yang dijabat oleh Sibawaihi, sejatinya telah berakhir sejak tiga hari lalu, tepatnya Minggu (16/9) lalu.

Hal ini berdasarkan SK pelantikan Sekda Merangin Nomor SK942/KIF.Gub/BKD-5/2013, dimana pada 16 september tepat lima tahun silam, yakni pada 2010, Sibawaihi resmi dilantik sebagai Sekda Merangin.

Namun sejauh ini, Baik Pj Buati Merangin, maupun Sibawaihi Sendiri belum mendapatkan petunjuk resmi terkait jabatan Sekda ini. Bahkan Sibawaihi masih terpantau ‘ngantor’, setidaknya pada saat menghadii Pariourna di DPRD Merangin, senin lalu.

Terkait hal ini, diakui juga oleh Pj Bupati Merangin, Apani Saharudin. Ditemui awak media usai paripurna di DPRD Merangin, Apani membenarkan jika jabatan Sekda Merangin telah berakhir sejak 16 September lalu.

Hanya saja kata Apani, meski dirinya bersama Siabawaihi telah berupaya mencari kepastian terkait status Sekda Merangin ini, namun sejauh ini belum ada petunjuk resmi yang didapatkan.

‘’Pada tanggal 16 kemarin sudah tepat lima tahun. Hanya sampai saat ini belum ada petunjuk resmi yang kita dapatkan. Kita juga belum menmenerima pemberitahuan terkait berakhirnya masa jabatan Sekda dari pusat,” ujar Apani kepada awak media.

Dikatakan Apani, Ia bersama Sibawaihi bahkan sudah mendatangin langsung BKN untuk memastikan kelanjutan ‘nasib’ kursi Sekda Merangin ini. Tidak hanya ke BKN, KASN juga telah pula didatangi, namun belum satupun kepastian didapatkan.

Lantas bagaimana dengan legalitas produk pemerintahan yang berkaitan dengan Sekda ini ?

Apani berpendapat, berdasarkan pentunjuk aturan yang ada, maka jabatan Sekda yang saat ini masih ditempati Sibawaihi, dikataknnya masih legal. Sebab katanya, pemberhentian sebuah jabatan itu tentu disahkan melalui surat resmi.

‘’Sampai saat ini belum ada surat resmi mengenai pemberhantian Sekda Merangin, adi ya masih legal. Sebab pemberhantian sebuah jabatan tentu harus melalui surat resmi,” terang Apani.

Penulis: zhf
Editor: zhf