Mantan Napi Nyaleg, Bisa Dicoret KPU..!!

Rabu, 08 Agustus 2018 - 10:41:35 | dibaca: 150 kali


Janiko, komisioner KPU Merangin
Janiko, komisioner KPU Merangin / ist

 

BANGKO, meranginekspres.com- Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Merangin, sedang melakukan verifikasi berkas Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Merangin, untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Para mantan Narapidana (Napi) boleh ikut dalan pesta demokrasi tersebut, akan tetapi juga bisa dicoret dari bursa percalonan.

Yang dilarang ikut nyaleg adalah, Mantan Napi yang terjerat tiga kasus diantaranya, Narkoba, Korupsi dan Kekerasan seksual terhadap anak.

Bagi mantan Napi yang tidak termasuk dalam tiga kasus tersebut, mereka harus melengkapi bahan pencalonannya yang tergolong khusus.

Ada beberapa berkas yang harus dilengkapi bacaleg mantan Napi, pertama surat dari pengadilan, kedua surat dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) terkait dia pernah menjadi warga binaan.

Selain itu, mantan Napi ini juga harus mengumumkan kepada media massa, baik media nasional maupun daerah dengan pernyataan dia mantan napi, dikuatkan dengan pernyataan dari pimpinan redaksi (Pimpred) dari media tersebut.

Seperti yang disampaikan Komisioner KPU kabupaten Merangin, Janiko kepada meranginekpres.com beberapa waktu lalu. Saat ini pihaknya sedang mendeteksi Bacaleg mantan Napi tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.

‘’KPU akan melakukan Koordinasi dengan pihak terkait seperti, Polres Merangin, Pengadilan Negeri Bangko, dan LP Bangko. Kami juga telah menghimbau kepada Partai Politik (Parpol) untuk melengkapi berkas bacaleg yang memang mantan Narapidana,” ungkapnya.

Dikatakannya, jika Bacaleg mantan Napi tidak melengkapi bahan hingga waktu yang ditentukan, jika ditemukan, Maka KPU akan mencoret nama yang bersangkutan dari Bursa Bacaleg pemilu 2019.

‘’Tahapannya yakni pada DCS (Daftar Calon Sementara) yakni pada 8 hingga 12 Agustus 2018. Jika ada dan mantan Napi itu tidak melengkapi bahan, maka akan kita coret dari calon,” tegas Janiko.

Dilanjutkannya, nanti pada tahapan DCS tersebut, KPU mengumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan, jika masyarakat mengetahui ada nama bacaleg mantan Napi.

‘’Kepada yang akan memberikan laporan, mereka harus juga harus melengkapi syarat-syarat. Jika nanti sudah ada tanggapan, KPU akan mengklarifikasi ke Partai Politik yang bersangkutan,” jelasnya.

Sementara untuk melakukan pergantian Bacaleg, Janiko menyebutkan, bacaleg bisa diganti jika meninggal dunia, selanjutnya ada keputusan dari Pengadilan jika yang bersangkutan dalam masalah hukum. Dan bagi bacaleg ganda, bisa diganti pada saat perbaikan. Jika tidak diganti, maka status bacaleg tidak memenuhi syarat, maka bacaleg akan dicoret dari daftar pencalonan dan tentu tidak bisa diganti lagi.

Penulis: sup
Editor: zhf