Panwaslu Klaim Pilkada Aman Tanpa Adanya Laporan Pelanggaran

Kamis, 05 Juli 2018 - 13:52:13 | dibaca: 333 kali


Penandatanganan berita acara oleh saksi paslon usai pleno KPU
Penandatanganan berita acara oleh saksi paslon usai pleno KPU / sup

BANGKO, meranginekspres.com- Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Merangin 27 Juni 2018 lalu, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kabupaten Merangin belum menerima laporan dugaan pelanggaran, baik keterlibatan ASN ataupun lainnya.

Katua Panwaslu Merangin, Alber Trisman yang dikonfirmasi usai pleno rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil perhitungan Pilkada Merangin, Rabu (4/7) mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah menerima beberapa laporan dugaan pelanggaran, dan pihaknya sudah menanganinya sesuai peraturan perundangan.

"Ya, sampai hari ini kita sudah menangani beberapa laporan, dan itu sudah kita proses sesuai peraturan perundang-undangan. Dan kami tetap menunggu, jika ada pihak yang merasa diintervensi, ada mobilisasi masa oleh a ASN, silahkan laporkan ke kita," ungkapnya.

Dilanjutkannya, sejak awal panwaslu konsisten mengajak dan menghimbau masyarakat untuk, berpartisipasi mengawal proses Pilkada.

"Silahkan laporkan ke kita. Yang jelas sesuai aturan, laporan itu ditujukan tujuh hari sejak ditemukan itu bisa kita proses," ujarnya.

Dikatakan Alber, sejak proses Pilkada hingga saat ini sudah sepuluh laporan yang diterima Panwaslu, dan semuanya sudah diproses. Dan pelanggaran yang dominan itu adalah pelanggaran undang-undang ITE.

"Sudah kita proses, seperti keterlibatan ASN, itu wewengnya bukan Panwas, namun kita teruskan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), bebepa terusan kita, KASN sudah menurunkan Rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk membentuk komite kode etik," jelasnya.

"Dan untuk ITE, pelanggaran undang-undang ITE yang berhak menanganinya adalah kepolisian, dan itu sudah kita teruskan. Kemudian dugaan pelanggaran perangkat desa, nah perangkat desa ini yang bisa melalukan itu kepala Desa," tambahnya.

Saat ditanya, apakah pasca Pilkada ada laporan baik keterlibatan ASN maupun dugaan pelanggaran lainnya. Disampaikan Albert, hingga saat ini belum ada laporan yang masuk ke Panwaslu.

"Tidak ada laporan pasca Pilkada. Jika ada laporan akan kita telusuri, siapa saksinya, siapa pelaku dan dimana keberadaannya. Seperti kita bilang dari awal, kita butuh kerja sama dari masyarakat, partisipasi masyarakat untuk melaporkannya ketika terjadi dugaan pelanggaran di bawah," pungkasnya.

Penulis: sup
Editor: zhf