Masnah Hadiri Rakor PKH Tingkat Nasional

Jumat, 04 Mei 2018 - 20:50:01 | dibaca: 77 kali


Bupati Muaro Jambi, Masnah bersama bupati dan walikota se-Indonesia saar menghadiri Rakor PKH Tingkat Nasional
Bupati Muaro Jambi, Masnah bersama bupati dan walikota se-Indonesia saar menghadiri Rakor PKH Tingkat Nasional /

MUARO JAMBI, meranginekspres.com- Bupati Muarojambi Hj Masnah Busro menghadiri undangan Menteri Sosial RI, Idrus Marham, untuk mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat Nasional tahun 2018.

Masnah hadir bersama Bupati/Walikota seluruh Indonesia, Bupati Masnah mengikuti Rakor PKH yang berlangsung sehari, dan dibuka oleh Menteri Koordinator PMK Puan Maharani di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (3/5).

Tahun ini, tema rakor PKH adalah social justice for all (keadilan sosial untuk semua). Harapannya, kedepan dapat mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan.

‘’Untuk itu harus ada upaya menyinkronkan bantuan sosial dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan agar dapat dirasakan secara merata,” kata Hj Masnah disela-sela rakor.

Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat mengatakan, negara harus hadir dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini ada 34 Kabupaten yang belum tersentuh PKH. Harry meminta bagian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Disdik) di setiap Kota/Kabupaten untuk melakukan koordinasi lanjutan.

‘’PKH memang tidak bisa menyelesaikan persoalan sosial, tapi dapat mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan,” ujarnya.

Setelah dikaji dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan indeks penerima bansos tahun depan anggarannya akan dinaikkan.

Sementara itu, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani menuturkan, dalam mengatasi stunting atau kekurangan gizi pada penduduk miskin, PKH menjadi salah satu upaya Kemensos berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian terkait untuk mengatasi masalah tersebut.

“Dibutuhkan pendampingan dan pendataan yang baik. Hasil Rakornas ini, kementerian pusat akan mendapatkan masukkan dari kepala daerah dan dinas terkait agar nantinya PKH benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.(adv)