Pelebaran Jalan Rumdis Bupati Dilanjutkan

Kamis, 26 April 2018 - 18:53:14 | dibaca: 311 kali


M Arief
M Arief / sup

BANGKO, meranginekspres.com- Pemerintah kabupaten (Pemkab) Merangin kembali melanjutkan pembangunan pelebaran jalan, sebelumnya pada 2017 lalu dana yang dikucurkan oleh Pemkab sebesar Rp 2 Milliar, sedangkan tahun 2018 kembali dianggarkan sebesar Rp 1,5 Milliar.

Proyek pelebaran jalan tersebut, yakni dari taman PKK menuju rumah dinas (Rumdis) Bupati Merangin, hingga Jembatan Samsudin Uban, baik untuk pembebasan lahan maupun anggaran untuk pengerjaan pelebaran jalan tersebut.

‘’Jadi sisa pengerjaan yang belum di garap, alhamdulillah tahun ini kembali kita laksanakan,” ungkap Kepala PUPR Merangin, Arief kepada harian ini, Rabu (25/4) kemarin.

Menurutnya, untuk pemebesan lahan tidak lagi masalah, pemilik lahan sepakat melepas lahannya untuk pembangunan pelebaran jalan tersebut, diperkirakan dalam April ini selesai.

‘’Pembebasan sudah, lagi proses, mudah-mudahan dalam bulan ini Clear, jika sudah selesai proyek itu sudah bisa kita kerjakan,” katanya.

Dilanjutkannya, sedangkan untuk biaya pembebasan lahan tersebut, yakni sebesar Rp 1,5 Milliar. Saat ini sertifikat lahan sudah diserahkan dari pemilik lahan ke Pemkab Merangin, untuk proses balik nama.

‘’Sartifikatnya sudah kita terima, saat ini sedang proses di BPN, untuk proses balik nama,” pungkasnya.

Sebelumnya, tahun ini pembangunan infrastruktur, terutama di bidang jalan terus dilakukan. Salah satunya seperti pelebaran jalan dari simpang taman PKK ke Rumah Dinas (Rumdis) Bupati Merangin, yang mana akan menghabiskan dana sebesar Rp 2 milliar.

Informasi yang didapat, selain dilakukan pelebaran jalan, namun jalan tersebut juga akan dibuat menjadi dua jalur, dan saat ini perencanaan pembangunan sudah dibuat.

Saat ini pihak PU masih menunggu upaya pembebasan lahan, Sesuai dengan ketentuan, asset yang akan dibongkar akibat pelebaran jalan tersebut harus dinilai.

        Tentu dalam proses pembebasan lahan terlebih dahulu akan dilihat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), karena asset yang akan dibebaskan tersebut adalah asset Kodam dan Korem, sehingga nanti bersama-sama meninjau lokasi yang akan dibebaskan asset tersebut

Penulis: sup
Editor: zhf