Tahun Politk, APM Ingatkan Perempuan Jangan Hanya Jadi Objek

Rabu, 28 Maret 2018 - 00:10:44 | dibaca: 317 kali


Direktur eksekutif APM, Sualjimah bersama anggota dalam satu kesempatan
Direktur eksekutif APM, Sualjimah bersama anggota dalam satu kesempatan / ist

KOMPLEKSITAS persoalan perempuan di Indonesia nampaknya belum terjawab hingga saat ini. Berbagai fakta, mulai dari feminisasi kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan, tingginya angka kematian ibu, kondisi kesehatan perempuan yang buruk, sulitnya perempuan mengakses lapangan kerja, terbatasnya akses pendidikan, dan kurangnya keberpihakan terhadap kepentingan publik, kriminalisasi perempuan, dan lain sebagainya adalah potret nasib perempuan Indonesia kini.

Hal ini berujung pada kenyataan bahwa dalam berbagai bidang ekonomi, globalisasi, penguasaan sumber daya alam, dan politik perempuan masih di tempatkan sebagai obyek semata.

Pernyatan ini dilontarkan Aljimah, Direktur Eksekutif Aliansi Perempaun Merangin (APM), Selasa (27/3). Terkait kondisi tersebut, Aljimah mensegasan, memasuki tahun 2018 hingga tahun 2019 yang kerap disebut dengan tahun politik, APM mengajak seluruh perempuan Merangin agar tidak lagi semat-mata menjadi obyek politik, sebab katanya Pilkada adalah Hak Rakyat untuk memilih, tidak terkecuali bagi kaum perempuan.

‘’Untuk itu kami akan melakukan pendidikan politik, untuk membangun kesadaran kritis Pemilih Pemula Perempuan terhadap hak politik perempuan, dan mampu menganalisis rekam jejak & janji kampanye calon pemimpin di PIlkada,” terang Aljimah.

Adapun pendidikan politik ini kata Aljimah, diselenggarakan oleh Konsorsium Permampu (Perempuan Sumatra Mampu) yang beranggotakan 8 organisasi perempuan di Sumatra, yakni Flower Aceh-Aceh, Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA)-Sumatera Utara, Lembaga Pengkajian & Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)-Sumatera Barat, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita Sumatera (PPSW)-Riau, Aliansi Perempuan Merangin (APM)-Jambi, WCC Cahaya Perempuan-Bengkulu, WCC Palembang-Sumatera Selatan dan  DAMAR-Lampung.

Pendidikan Politik ini lanjut Sualjimah, akan diikuti oleh perempuan akar rumput, pemilih pemula, dan kelompok marginal seperti perempuan lansia, penyadangan disabilitas dan rakyat miskin di delapan Propinsi di Pulau Sumatera.

Permampu menurutnya telah menjaring sebanyak 645 perempuan potensial yang siap untuk dipilih dalam pemilihan jabatan politik maupun jabatan publik. Proses penjaringan dan pendidikan perempuan potensial akan terus dilakukan sebagai bagian dari inovasi OSS&L Permampu terhadap 19.000 perempuan akar rumput yang didampingi oleh Permampu di Pulau Sumatera termasuk propinsi Jambi.

Disisi lain, ia juga mengungkapkan bahwa Aliansi Perempuan Merangin sebagai organisasi perempuan hingga saat ini memang belum mampu maksimal dalam mendorong perempuan, untuk berkiprah langsung dalam pemilihan kepala daerah/Bupati tahun 2018, yang juga dihelat di Kabupaten Merangin.

Yang bisa dilakukan, APM adalah melakukan pendidikan politik dan mengkampanyekan kepada para kadernya di seluruh kelompok dampingan,  untuk menegakkan kejujuran dalam kompetisi politik dengan spirit menegakkan kejujuran dalam Pilkada Serentak 2018.

‘’APM mendorong perempuan untuk memilih kandindat yang memiliki track record baik” tegasnya.

Lebih lanjut ia juga menyatakan beberapa hal mengenai APM, khususnya terkait dengan pagelaran tahun politik 2018-2019 ini. Diantaranya yakni pernyataan bahwa APM tidak akan terlibat langsung dalam mendukung pemenangan calon Bupati di Pilkada 2018, calon Legislatif dan Pemilu Presiden di Pemilu 2019. Selain itu APM akan focus dalam penguatan perempuan di akar rumput dan tetap melakukan kampanye hak-hak perempuan dan keterwakilan perempuan kepada partai politik  melalui dukungan peningkatan kapasitas bagi perempuan potensial di partai politik.

‘’APM juga Mengimbau kepada warga pemilih dalam rangkaian Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, untuk memilih berdasarkan pilihan cerdas, memilih perempuan dan tidak terjebak dalam politik uang,” imbau Aljimah lagi.

Selain itu tegasnya, bahwa Mewujudkan Pilkada berkualitas dan berintegritas adalah tugas semua pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara Pilkada, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pemilih.

‘’Kepada seluruh Paslon dan tim pemenangan Pilkada 2018 di Kabupaten Merangin  hendaknya bisa menjunjung tinggi etika berdemokrasi, sesuai dengan Tema Beradab agar tidak menyebarkan ujaran kebencian baik di Media Sosial, Media cetak, maupun di Media Elektronik,” imbuhnya.(adv)

Penulis: sup
Editor: zhf